kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

Pendahuluan

a.PengertiankekuasaankehakimanPeradilan Agamadankewenanganttgperadilan agama

Pasal1 UU No 50/09ttgPeradilan Agama

1.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang Beragama Islam.

2.Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.

3.Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada PengadilanTinggi Agama.

4.Pegawai Pencatat nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantorurusan agama.

5.Jurusita dan/atau Jurusita pengganti adalah jurusitadan/ataujurusita pengganti pada pengaadilan agama.

6.Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam  UUD NRI Tahun 1945.

7.Komisi Yudisi aladalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8.Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untukmemeriksa,mengadili,danmemutus perkara tertentu yang hanya apat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA yang diatur dalam UU.

9.Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahliandan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,mengadili,dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

4 Possible Reasons Of Slow Computer Performance

We have every reason to believe that a modern man can’t imagine its life without a computer. Indeed it became an integral part of our life and when something goes wrong and our computer starts performing slowly we really don’t know what to do. You should not get frustrated. Actually all you need to do in this situation is research the cause for your computer to slow down. When you will know the reason you would be able to restore it back to normal performance. To the best of our knowledge, in fact there exist 4 possible reasons. So let’s look at them closer in order to understand how to get rid of them.

AMDAL Sebagai Perlindungan Hukum Premitif terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai

Perlindungan Hukum Premitif terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

di Kalimantan Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka (1) menegaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

makalah hukum sumber daya alam

MAKALAH  HUKUM SUMBER     DAYA ALAM

        

Judul                               : Pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah Pesisir

NAMA                           : RAFINDO SINULINGGA

NIM                               : 1008015118

KELAS                           : B

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

                              2012

TUGAS ILMU KEALAMAN DASAR

ILMU KEALAMAN DASAR 

TUGAS 6

   1  .    .   - POPULASI         : populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika.

·         contoh  :

• Di sebuah kolam, ada ikan, teratai, dll.
• Di hutan hidup, ada harimau, kijang, dll.

-          Komunitas  : Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.

Contoh         : Contoh komunitas adalah populasi ikan, populasi ganggang dan populasi hewan di sekitarnya membentuk komunitas terumbu karang.

lirik lagu kangen dewa 19 aku milikmu

Terdengar lirih bisikanmu

Diantara bayang-bayangmu

SARANA PENYELESAIAAN KONFLIK SDA DARI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

1. Hukum sebagai Custom : hukum yang berdasarkan pada adat-istidadat suatu daerah.
2. Motor Investigation
3. Atribut (sarana hukum) :pengatur sosial

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DARI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

Dari perpektif antropologi hukum,fenomena konflik muncul karena adanya konflik  nilai (conflict of values ),konflik norma (conflict of norms ) dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik,agama,maupun golongan dalam masyarakat.selain itu,konflik-konflik yang terjadi juga bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah ,dengan mengabaikan,menggusur,dan bahkan mematisurikan nilai-nilai,norma-norma hukum rakyat (adat law),termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi dan penegakan hukum negara (state law).

Contoh Surat Wasiat

Pada hari ini,Selasa,tanggal .................. ,berhadapan dengan saya .................... ,Sarjana Hukum ,Magister Kenotariatan ,Notaris di .................. ,dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

HUKUM ISLAM

Al-ahkamul Islam

Membicarakan syariat Islam sebagai konsep normatif dan aplikatif hukum indonesia perlu memahamkan berbagai kosa kata yang mempunyai pengertian yang berbeda, kata tersebu : Syariat Islam, fikih Islam, Hukum Islam.

Keseluruhan dari  perintah-perintah  Allah SWT  pemahaman tentang  hak dan kewajiban  yang bersumberkan     Alquran –alhaditas   Pandangan mengenai masalah   tertentu  mengenai   mengenai perbuatan mansia    .

                                                                                   

Perbedaan Hukum dalam konsep Islam dan  Barat

contoh surat kuasa

SURAT KUASA

Pada hari ini Senin, tanggal Enam belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua belas (16-01-2012) Kami yang bertanda tangan dibawah ini, adalah ahli waris Dari Almarhum Haedar :

1.     Nama        : Thamrin Haedar

Alamat      : Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Mamuju Utara

2.     Nama        : Nurhaeni Haedar

Alamat      : Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Mamuju Utara

3.     Nama        : Patima Haedar

Alamat      : Desa Pangiang, Kec.Bambalamotu, Mamuju Utara

4.     Nama        : Karya Yunus Haedar

Alamat      : Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim

5.     Nama         : Syaiful Muis Haedar

Alamat      : Desa Pangiang, Kec.Bambalamotu, Mamuju Utara

            MEMBERI KUASA KEPADA :

          1.  Nama          : Datu Hamzah A.s

      Alamat      : Jln.Siderejo RT.21 No.02 Gang Jati 5 Kel.Satimpo                                     

     Bontang Selatan

Untuk mengurus tanah yang ada di Bontang

            Demikian surat kuasa ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGUASAKAN                                       YANG DIBERI KUASA

Thamrin Haedar                                                     Datu Hamzah A.s

hukum sumber daya alam

Pemberdayaan sumber daya Migas

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, terutama dalam pengelolaan Migas yang ada di lapangan menggunakan alat-alat yang canggih sesuai dengan perkembangan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif dan produktif.

Dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa Bumi,Tanah dan Air dan semua yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.berdasarkan pasal tersebut pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dimana termasuk didalamnya minyak dan gas.Dalam uu no 8 Tahun 1971 tentang pertamina diatur mengenai prinsip-prinsip dasar untuk perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi negara(Pertamina).tetapi karena ketidakefisienan kinerja Pertamina sehingga dibuat UU no 22 Tahun 2001 ,hal ini terlihat dari kebocoran financial,isu monopoli sehingga timbul ide menciptakan perusaahan migas nasional yang bertaraf dunia sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain.pada priinsipnya UU ini berusaha mengembalikan kekuasaan pertambangan kepada negara dalam hal ini pemerintah sehingga pelaksanaan pengusahaan Migas juga dikembalikan kepada negara. Dengan kondisi seperti ini berarti sudah jelas bahwa Pertamina memiliki kemungkinan menang  yang rendah jika diadu secara bebas dengan ratusan perusahaan minyak lainnya, baik itu yang multinasional maupun perusahaan dalam negeri lain. lalu timbul sebuah pertanyaan mendasar, apakah Pertamina mampu memenangkan persaingan ini dan menjadi penguasa di negeri sendiri atau kalah dan berakhir pada kebangkrutan perusahaan. Kemungkinan untuk memenangkan persaingan ini selalu ada, tinggal bagaimana tindakan Pertamina untuk meningkatkan peluang untuk memenangkan persaingan bebas ini.

                                                                  1

contoh makalah perkawinan menurut hukum adat

KATA PENGANTAR

Puji syukur, saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah rahmat dan pertolonganNya saya dapat membuat makalah ini. Saya berharap makalah ini dapat memberikan suatu dampak positif bagi kita semua.

Hukum Adat

1.        NILAI-NILAI YANG UNIVERSAL DALAM HUKUM ADAT

                Hukum adat yang tradisional ini menunjukkan juga adanya nilai-nilai yang universal seperti  :

a. Asas gotong royong.

b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat.

c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahaan.

PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ULAYAT DI SAMARINDA

                            Penyelesaian sengketa hak ulayat di samarinda

­                            Rafindo sinulingga

­                    Fakultas hukum Universitas Mulawarman Samarinda

                   

                                        ABSTRAK

Reformasi agraria yang tepat, adil, dan berkepastian hukum adalah jawaban yang efektif dan mampu mengatasi masalah atas berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia. Selain itu, kasus-kasus sengketa agraria tidak boleh dipandang ringan.

CONTOH CV

                   CURRICULUM VITAE

  
 Full Name                                   : SUPARNO                                                                  

  Place/ Date Of Birth                   : Bangka,10 Desember 1988                                                                 Nationality                                 : Indonesia                                                                                              Contact Number                           : 08125307XXX

hukum agraria

Hukum Agraria

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA

Pengertian Hukum Agraria

Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

contoh surat kematian

UNTUK ARSIP DESA / KELURAHAN

SURAT KEMATIAN

No. …………………….

Hukum Acara TUN

Penyelesaiaan Sengketa Tata Usaha Negara

A. Pangkal Sengketa TUN

    Pangkal sengketa tata usaha negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolok ukur sengketa tata usaha negara.tolok ukur sengketa tata usaha negara(administrasi)adalah tolok ukur subjek dan pangkal sengketa.Tolok ukur subjek adalah(para)pihak yang bersengketa dibidang hukum administrasi negara(tata usaha negara).sedangkan tolok ukur pangkal sengketa,yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara.

Pangkal sengketa TUN adalah akibat dikeluarkannya KTUN Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PTUN yang dimaksud dengan KTUN adalah :

• suatu penetapan tertulis;
• dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
• berisi tindakan hukum tata usaha negara;
• bersifat konkret;
• individual;dan
• final;
• menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;